Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan setempat mulai menerapkan satu sekolah satu operator di jenjang PAUD dan Pendidikan Kesejahteraan.
Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh Dinas Pendidikan Kepulauan Sula di Beliga Hotel, Senin (29/9/2025).
Bimtek tersebut diikuti oleh operator dan kepala sekolah PAUD di Kabupaten Kepulauan Sula.
Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Sula, Marini Nur Ali melalui Ketua Panitia Bimtek Operator Dapodik, Arizal Buamona mengungkapkan, tujuan dari kegiatan ini untuk membentuk satu sekolah satu operator di jenjang PAUD dan Pendidikan Kesejahteraan.
Karena, untuk menghadirkan data yang akurat dan berkualitas di jenjang PAUD dan Pendidikan Kesejahteraan tentunya harus satu sekolah satu operator.
“Sebelumnya di jenjang PAUD dan Pendidikan Kesejahteraan operator Dapodik sudah ada, namun masih terdapat dua hingga tiga sekolah itu satu operator. Karena itu, untuk melahirkan data yang akurat dan berkualitas, maka diterapkan satu sekolah satu operator,” ungkap Ketua PGRI Kepulauan Sula ini.
Dikatakan, hal ini merupakan arahan dari Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus dan Kepala Dinas Pendidikan untuk bagaimna dapat meningkatkan pendidikan bermutu di Kepulauan Sula.
“Hal Itu tentunya harus ditunjang oleh data yang akurat dan berkualitas. Sehingga dari data Dapodik yang akurat dan berkualitas ini dapat menunjang dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) utuk jenjang PAUD dan pendidikan kesejahteraan serta dapat menjadi dasar analisa untuk mengambil kebijakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah daerah melalui pemerintah daerah berharap di 2025 ini sekolah-sekolah di jenjang PAUD dan pendidikan kesejahteraan di Kepulauan Sula sudah dapat memiliki satu operator satu sekolah.
“Idealnya satu sekolah satu operator, sehingga dapat mengelola Dapodik versi terbaru. Karena, untuk penginputan data ini sangat berpengaruh terhdap bantuan dana pusat yang didapat sekolah-sekola tersebut. Jadi, satuan pendidikan dapat memberikan data yang akurat dan berkualitas di jenjang PAUD dan Pendidikan Kesejahteraan,” pungkasnya. (ham)
Tinggalkan Balasan